Gagasan Solutif hingga Pantun Penutup Senator Maya Rumantir Cairkan Rapat Komite I DPD RI bersama KPU dan Bawaslu DIY
| Suasana hangat namun penuh substansi menyelimuti ruang pertemuan utama di Yogyakarta pada Selasa, 13 November 2026, saat rombongan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar kunjungan kerja resmi bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam agenda strategis pengawasan serta inventarisasi regulasi kepemiluan tersebut, sosok Senator Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D., langsung mencuri perhatian publik lewat keaktifannya membedah akar persoalan teknis penyelenggaraan demokrasi di tingkat tapak, sekaligus menghadirkan gagasan solusi kolaboratif yang sukses mencairkan ketegangan forum formal menjadi dialog konstruktif penuh keakraban bagi seluruh peserta rapat kyang hadir. |
editor Recky Runtuwene
EditorialIndonesia – Yogyakarta. Kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Kota Gudeg kali ini memiliki misi krusial dalam memastikan kesiapan tata kelola demokrasi nasional menuju tahapan pemilihan mendatang. Sebagai anggota Komite I yang membidangi urusan pemerintahan daerah, politik, hukum, dan kepemiluan, Senator Dr. Maya Rumantir hadir dengan kesiapan materi yang komprehensif. Sejak awal sesi dimulai, legislator asal Sulawesi Utara ini tampak tekun menyimak setiap paparan kinerja dari jajaran pimpinan KPU maupun Bawaslu Provinsi DIY.
Memasuki sesi pendalaman materi, Senator Maya Rumantir langsung mengarahkan sorotannya pada aspek teknis yang kerap menjadi batu sandungan di lapangan, yakni sinkronisasi antarlembaga penyelenggara. Menurutnya, keberhasilan pemilu di tingkat provinsi sangat bergantung pada soliditas koordinasi di lapisan terbawah, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan atau desa. Tanpa adanya keselarasan pemahaman yang utuh, gesekan administratif di lapangan berpotensi membesar menjadi sengketa proses yang merugikan legitimasi demokrasi.
Dengan gaya bicara yang lugas namun tetap santun, Senator Maya Rumantir melemparkan pertanyaan tajam kepada kedua pimpinan lembaga tersebut. Ia mempertanyakan secara spesifik bagaimana bentuk pertukaran data secara real-time antara KPU DIY dan Bawaslu DIY. Selain itu, Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini juga menggali mekanisme konkret penyelesaian perbedaan pemahaman regulasi di lapangan guna mengantisipasi potensi sengketa maupun kerawanan teknis selama tahapan Pemilu atau Pilkada berlangsung.
Pertanyaan mendalam yang diajukan Doktor ilmu manajemen Sumber Daya Manusia ini berangkat dari realitas empiris di berbagai daerah pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sering kali terjadi keterlambatan alur informasi serta perbedaan penafsiran aturan teknis antara jajaran penyelenggara teknis di KPU dan pengawas di Bawaslu pada tingkat kecamatan dan desa. Celah miskomunikasi semacam inilah yang kerap memicu kebingungan petugas di tempat pemungutan suara dan membuka ruang munculnya kerawanan teknis.
Tidak berhenti pada pertanyaan kritis semata, Senator Maya Rumantir juga menawarkan gagasan solutif yang aplikatif bagi kedua lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Ia menyarankan agar KPU DIY dan Bawaslu DIY segera menginisiasi pembentukan Forum Kehumasan dan Posko Sinergi Bersama DIY. Forum ini dirancang sebagai wadah komunikasi permanen yang mempertemukan kedua institusi secara berkala guna meredam potensi perbedaan tafsir sejak dini sebelum tahapan krusial berjalan.
Dalam paparannya, Senator Maya Rumantir merinci bahwa Posko Sinergi Bersama tersebut idealnya berfokus pada penguatan literasi dan edukasi publik secara terpadu. Melalui mekanisme ini, KPU dan Bawaslu dapat menyampaikan sosialisasi serta imbauan aturan kepemiluan kepada masyarakat secara satu pintu. Langkah terintegrasi tersebut sangat penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di ruang publik, sekaligus menangkal peredaran kabar bohong yang kerap memicu polarisasi warga menjelang hari pemungutan suara.
Gagasan pembentukan posko terpadu dan penyampaian informasi satu pintu ini juga membawa semangat perubahan paradigma dalam tata kelola pengawasan pemilu di daerah. Senator Maya Rumantir menekankan bahwa upaya pencegahan harus dikedepankan jauh sebelum penindakan dilakukan. Melalui kolaborasi kehumasan yang solid dan transparansi data lintas lembaga, potensi pelanggaran administratif maupun sengketa antarpeserta pemilu dapat ditekan secara signifikan melalui pendekatan edukatif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Menjelang akhir penyampaian pandangan dan sarannya, suasana ruang rapat yang semula berjalan serius mendadak berubah menjadi jauh lebih hangat dan cair. Dengan senyum khasnya yang ramah, Senator Maya Rumantir menutup seluruh rangkaian pertanyaan kritis dan masukan strategisnya melalui untaian pantun bernuansa kearifan lokal Yogyakarta. Ia membacakan bait pertama: Jalan-jalan ke Malioboro beli bakpia, singgah sebentar di Alun-Alun Utara; KPU dan Bawaslu DIY siap bekerja, jaga pemilu jujur, adil, dan sejahtera.
Tidak cukup hanya satu bait, legislator yang juga dikenal sebagai seniman dan pendidik ini kembali melantunkan bait pantun keduanya dengan penuh penghayatan di hadapan forum. Jalan-jalan ke Malioboro membeli bakpia, singgah sebentar menikmati hangatnya wedang uwuh; Komite I DPD RI berkunjung ke Yogyakarta, kawal pemilu mendatang agar berjalan damai dan penuh sungguh. Untaian pantun tersebut sontak disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh jajaran komisioner dan delegasi yang hadir.
Seruan kata “Cakep!” dan “Cantik!” langsung bergema serentak memenuhi seisi ruang rapat, menandai diterimanya pesan substansial Komite I DPD RI dengan penuh antusiasme. Kunjungan kerja pada 13 November 2029 di Yogyakarta ini pun meninggalkan kesan mendalam bagi KPU dan Bawaslu DIY. Peran aktif Senator Maya Rumantir membuktikan bahwa diplomasi parlemen yang memadukan ketajaman analisis regulasi dengan sentuhan budaya mampu melahirkan energi positif bagi penguatan demokrasi Indonesia. (*)
Dilansir dari: Editorial Indonesia

Post a Comment