Header Ads

Kementerian HAM Wilayah Kerja Sulut Titip Aspirasi Perubahan Nomenklatur ke Senator Maya Rumantir

Kementerian HAM Wilayah Kerja Sulut Titip Aspirasi Perubahan Nomenklatur ke Senator Maya Rumantir
Senator Maya Rumantir dan tim bersama pimpinan Kementerian HAM Wilayah Kerja Sulut
Berita Manado | Manado

Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D., menerima empat aspirasi dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI Wilayah Kerja Sulawesi Utara dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian HAM RI Wilayah Kerja Sulawesi Utara, Senin (19/10/2026).

Salah satu usulan yang disampaikan adalah perubahan nomenklatur dari Wilayah Kerja menjadi Kantor Wilayah.

Selain perubahan nomenklatur, aspirasi lainnya mencakup penambahan anggaran, penambahan sumber daya manusia (SDM) teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Empat aspirasi tersebut disampaikan sebagai masukan terkait kebutuhan penguatan kelembagaan Kementerian HAM di Sulawesi Utara, terutama dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang hak asasi manusia.

Kementerian HAM Wilayah Kerja Sulut Titip Aspirasi Perubahan Nomenklatur ke Senator Maya Rumantir

Maya Rumantir mengatakan, aspirasi yang diterimanya akan diteruskan kepada instansi terkait di tingkat pusat. Selain itu, ia akan mendorong agar berbagai usulan tersebut menjadi perhatian melalui rapat-rapat DPD RI bersama pemerintah pusat.

Menurut Maya, penyampaian aspirasi daerah melalui lembaga perwakilan merupakan salah satu jalur untuk menyampaikan kebutuhan kelembagaan di daerah kepada pemerintah pusat.

Dengan adanya penyampaian aspirasi tersebut, diharapkan kebutuhan Kementerian HAM RI Wilayah Kerja Sulawesi Utara dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan kebijakan, dukungan anggaran, pemenuhan SDM teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Usulan perubahan nomenklatur dari Wilayah Kerja menjadi Kantor Wilayah juga diharapkan dapat dibahas sesuai ketentuan dan kebijakan kelembagaan yang berlaku di tingkat pusat.

Dilansir dari: BeritaManado.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.