Maya Rumantir: Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Keluarga, Desa hingga Tingkat Nasion

Maya Rumantir

Berita Manado | Manado

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D., menilai peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga hingga kebijakan nasional.

Menurut gagasan yang diangkat dalam momentum tersebut, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras di pasar atau besarnya produksi pertanian nasional. Ketahanan pangan juga harus ditopang kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, kemandirian masyarakat desa, keberagaman sumber pangan lokal, serta keberpihakan pemerintah kepada petani dan pelaku usaha pangan.

Maya memandang keluarga sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan. Langkah sederhana seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, cabai, tomat, ubi, serta tanaman pangan lainnya dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari.

“Ketahanan pangan harus dimulai dari hal-hal sederhana di dalam keluarga. Setiap rumah tangga perlu didorong untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, sekecil apa pun, untuk menghasilkan bahan pangan. Jika dilakukan secara konsisten oleh banyak keluarga, langkah kecil ini dapat menjadi kekuatan besar bagi ketahanan pangan masyarakat,” demikian rumusan kutipan yang dapat dikonfirmasi kepada Maya Rumantir.

Pekarangan Produktif hingga Lumbung Pangan Desa

Dalam skala masyarakat, upaya ketahanan pangan dapat diperkuat melalui kelompok tani, kelompok wanita tani, organisasi kemasyarakatan, koperasi desa, dan kelompok usaha bersama.

Desa perlu didorong untuk memetakan potensi lahan, sumber air, jenis tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, serta kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pertanian dan pengembangan pangan lokal.

Pembentukan kebun pangan bersama, pengelolaan bibit, penyediaan pupuk organik, pengembangan peternakan skala rumah tangga, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan.

Masyarakat juga dapat membangun lumbung pangan desa sebagai cadangan ketika terjadi gagal panen, bencana alam, gangguan distribusi, atau kenaikan harga bahan pokok.

“Desa tidak boleh hanya menjadi konsumen yang bergantung pada pasokan dari luar. Desa harus memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan sebagian kebutuhan pangannya sendiri. Semangat gotong royong harus menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian pangan,” demikian rumusan gagasan yang dapat dijadikan bahan konfirmasi kepada Maya.

Ketahanan pangan berbasis desa juga perlu memperhatikan keberlanjutan produksi. Petani membutuhkan akses terhadap benih berkualitas, pupuk yang terjangkau, teknologi pertanian, pendampingan penyuluh, akses permodalan, serta kepastian pasar agar kegiatan produksi memberikan manfaat ekonomi.

Kedaulatan Pangan Membutuhkan Keberpihakan Pemerintah

Pada tingkat nasional, penguatan kedaulatan pangan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memastikan petani memiliki kemampuan memproduksi pangan secara berkelanjutan sekaligus memperoleh pendapatan yang layak.

Sejumlah usulan kebijakan yang dapat didorong untuk memperkuat ketahanan pangan hingga pelosok pedesaan antara lain:

1. Mengembangkan desa mandiri pangan. Setiap desa didorong memetakan komoditas unggulan, mengembangkan kebun pangan keluarga, dan membangun cadangan pangan sesuai kebutuhan serta potensi daerah.
2. Memperkuat perlindungan petani. Pemerintah perlu memperluas akses benih, pupuk, alat mesin pertanian, pembiayaan, asuransi pertanian, dan pendampingan teknis, termasuk bagi petani kecil di wilayah terpencil.
3. Meningkatkan infrastruktur pertanian. Pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, fasilitas pengeringan, dan sarana pengolahan hasil panen perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.
4. Menjamin pemasaran hasil produksi. Koperasi, BUMDes, pasar lokal, dan kemitraan dengan pelaku usaha dapat diperkuat agar hasil panen terserap dengan harga yang wajar dan petani tidak dirugikan oleh panjangnya rantai distribusi.
5. Mengembangkan lumbung pangan dan cadangan desa. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi sistem penyimpanan pangan yang dikelola secara transparan dan dapat dimanfaatkan ketika pasokan terganggu.
6. Memperluas akses teknologi pertanian. Informasi cuaca, teknik budidaya, pengendalian hama, pengolahan hasil, dan pemasaran digital perlu menjangkau petani hingga wilayah pedesaan.
7. Memperkuat riset dan diversifikasi pangan lokal. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu bekerja sama mengembangkan varietas, teknologi pengolahan, serta produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Mengintegrasikan program pangan dengan pendidikan dan gizi. Edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman perlu diperkuat melalui keluarga, sekolah, posyandu, dan berbagai kegiatan masyarakat.

Usulan-usulan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program dengan anggaran, target, pendampingan, dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Maya Rumantir bersama masyarakat di Tomohon saat memberdayakan lahan dengan menanam komoditas pangan alternatif

Sagu, Jagung, dan Singkong sebagai Alternatif Beras

Salah satu langkah strategis dalam membangun kedaulatan pangan adalah mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan pokok.

Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat yang dapat dikembangkan sesuai potensi wilayah, antara lain jagung, singkong, ubi jalar, sagu, sorgum, talas, dan sukun. Sejumlah komoditas tersebut dapat diolah menjadi makanan pokok, termasuk dalam bentuk yang menyerupai nasi.

Di Sulawesi Utara, jagung dan singkong memiliki tempat dalam tradisi konsumsi masyarakat. Jagung dapat diolah menjadi nasi jagung, sedangkan singkong dapat diolah menjadi berbagai hidangan pengganti nasi. Di wilayah penghasil sagu, pati sagu dapat diolah menjadi papeda dan beragam produk pangan lainnya.

Sorgum juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif, sedangkan ubi jalar, talas, dan sukun dapat menjadi pilihan sumber karbohidrat yang sesuai dengan kondisi setempat.

Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi singkong, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorgum sebagai komoditas yang berpotensi mendukung diversifikasi pangan lokal. Pengembangan komoditas tersebut juga membuka peluang usaha pengolahan pangan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

Karena itu, diversifikasi pangan tidak seharusnya dipandang sebagai ajakan meninggalkan beras sepenuhnya. Tujuannya adalah memperluas pilihan, menyesuaikan konsumsi dengan potensi lokal, dan mengurangi kerentanan ketika produksi atau distribusi salah satu komoditas mengalami gangguan.

Pemerintah dapat mendukung upaya ini melalui bantuan peralatan pengolahan, pelatihan usaha, standardisasi mutu dan keamanan pangan, promosi produk lokal, serta pembukaan akses pasar. Pangan alternatif juga perlu dikembangkan dalam bentuk yang praktis, terjangkau, dan sesuai selera masyarakat masa kini.

Menghubungkan Ketahanan Pangan dengan Kesejahteraan Petani

Ketersediaan pangan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan orang-orang yang memproduksinya. Petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan merupakan bagian penting dari sistem pangan nasional.

Oleh sebab itu, peningkatan produksi perlu berjalan bersama dengan perbaikan pendapatan produsen, perlindungan lahan pertanian produktif, pengelolaan sumber daya air, serta upaya menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.

Generasi muda juga perlu memperoleh ruang untuk terlibat dalam sektor pangan melalui pertanian modern, teknologi pengolahan, pemasaran digital, dan pengembangan usaha berbasis komoditas lokal.

Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Ketersediaan bahan pangan di tingkat produksi harus diikuti distribusi yang lancar hingga wilayah kepulauan, perbatasan, dan desa-desa terpencil.

Dengan pendekatan tersebut, kedaulatan pangan bukan hanya berbicara tentang kemampuan menghasilkan bahan makanan sendiri, melainkan juga kemampuan bangsa mengelola sumber daya, melindungi produsen, dan memastikan masyarakat memperoleh pangan yang layak.

Harapan untuk Masa Depan Pangan Indonesia

Memperingati Hari Pangan Sedunia 2026, penguatan sistem pangan Indonesia dapat diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat desa, petani, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan keluarga.

Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini, “Innovate today. Nourish tomorrow” atau “Inovasi Masa Kini, Ketahanan Pangan Nanti”, menekankan pentingnya inovasi dan pengetahuan untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan memadukan teknologi pertanian modern dan kearifan lokal, memperluas pemanfaatan pangan nusantara, serta memastikan hasil pembangunan pangan dirasakan hingga pelosok negeri.

“Harapan kita, Indonesia ke depan menjadi bangsa yang semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, tidak mudah terguncang oleh krisis global, dan mampu memanfaatkan kekayaan alam serta pangan lokal secara bijaksana. Saya berharap setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, petani hidup lebih sejahtera, dan desa-desa semakin kuat sebagai pusat produksi pangan. Ketahanan pangan harus menjadi gerakan bersama agar generasi mendatang mewarisi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan,” demikian rumusan pernyataan penutup yang dapat dikonfirmasi kepada Maya Rumantir.

Hari Pangan Sedunia hendaknya menjadi pengingat bahwa masa depan pangan Indonesia ditentukan oleh tindakan nyata hari ini. Dari pekarangan rumah, kebun kelompok, lumbung desa, hingga kebijakan nasional, setiap langkah yang memperkuat produksi, keberagaman, akses, dan kesejahteraan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. 

Dilansir dari: BeritaManado.com