Komite I DPD RI Finalisasi Pengawasan UU ASN dan Desa, Maya Rumantir: Pastikan Regulasi Berdampak Nyata

Maya Rumantir bersama pimpinan dan anggota Komite I DPD RI

Berita Manado | Depok

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Pleno Komite I di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/10/2026), dengan sejumlah agenda strategis terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, persiapan masa reses, serta agenda kelembagaan Komite I pada Tahun Sidang 2026–2027.

Rapat pleno tersebut membahas lima agenda utama. Pertama, finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kedua, finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketiga, pembahasan dan pengesahan tema reses prioritas Komite I untuk Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.

Selanjutnya, Komite I membahas dan mengesahkan jadwal kegiatan serta acara Komite I untuk Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027. Agenda terakhir yakni pembahasan laporan Komite I yang akan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Anggota Komite I DPD RI Maya Rumantir mengatakan, rapat pleno menjadi bagian penting dalam memastikan hasil kerja pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang dapat dirumuskan secara komprehensif dan memberikan manfaat bagi daerah.Info Regulasi

“Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah. Setiap hasil pengawasan perlu dirumuskan secara objektif, berdasarkan kondisi dan aspirasi yang berkembang di lapangan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan,” ujar Maya Rumantir.

Menurutnya, pengawasan terhadap UU ASN memiliki arti penting karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Demikian pula pengawasan terhadap UU Desa harus memastikan kewenangan dan pembangunan desa berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus memberikan ruang bagi desa untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Desa harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Karena itu, implementasi kebijakan mengenai desa harus mampu memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” kata Maya.

Maya Rumantir juga menekankan pentingnya kesinambungan antara hasil pengawasan, agenda reses dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, masa reses harus menjadi kesempatan bagi anggota DPD RI untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi daerah.

“Reses bukan hanya agenda kelembagaan, tetapi merupakan momentum untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. Masukan dari daerah harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi DPD RI, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional,” tuturnya.

Sementara itu, agenda pembahasan jadwal kegiatan Komite I untuk masa sidang berikutnya diarahkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan representasi daerah dapat berjalan secara terencana dan efektif.

Komite I DPD RI sendiri memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, serta sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komite I menggunakan berbagai mekanisme, termasuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dan penyusunan rekomendasi.

Maya Rumantir menambahkan bahwa seluruh agenda Komite I harus bermuara pada penguatan kepentingan daerah dan peningkatan kualitas kebijakan nasional.

“Komite I DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan menyampaikan aspirasi daerah dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Harapannya, setiap hasil kerja Komite I dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkas Maya Rumantir.

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari konsolidasi kerja Komite I memasuki Tahun Sidang 2026–2027, sekaligus mempersiapkan hasil pengawasan dan laporan komite untuk dibawa ke forum Sidang Paripurna DPD RI. Agenda rapat pleno ini juga sejalan dengan fungsi DPD RI untuk memastikan kepentingan daerah tetap menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional.

Dilansir dari  BeritaManado.com