Maya Rumantir Dorong Transmigrasi Berbasis Potensi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Maya Rumantir bersama Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara

Berita Manado | Depok

Komite I DPD RI menegaskan pentingnya penguatan kebijakan ketransmigrasian agar tidak hanya berorientasi pada perpindahan penduduk, tetapi mampu menjadi instrumen pembangunan kawasan dan penggerak pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, yang dilaksanakan di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/10/2026), dalam rangka pendalaman materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam.

Pembahasan diarahkan pada perkembangan kebijakan transmigrasi serta berbagai persoalan yang masih dihadapi di kawasan transmigrasi, termasuk persoalan pertanahan, konflik dengan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, kepastian hak atas tanah, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Program tersebut tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pemindahan penduduk, tetapi diarahkan untuk membangun kehidupan dan ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

Keberhasilan transmigrasi, menurut pemerintah, juga tidak hanya diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan, tetapi dari kemampuan kawasan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Anggota Komite I DPD RI Maya Rumantir dalam rapat tersebut menyoroti pengalaman sejumlah wilayah di Sulawesi Utara yang menjadi kawasan pelaksanaan transmigrasi terintegrasi, di antaranya Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow Utara.

Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Transmigrasi RI

Menurut Maya, kawasan-kawasan tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membangun kehidupan yang harmonis antara masyarakat transmigran dan penduduk setempat.

Maya Rumantir menegaskan, kebijakan transmigrasi ke depan perlu semakin memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

“Kebijakan transmigrasi harus mampu menjawab kebutuhan dan potensi daerah. Orientasinya bukan hanya pada perpindahan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan yang produktif, membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kehidupan yang harmonis antara masyarakat transmigran dan penduduk lokal,” ujar Maya Rumantir.

Senator asal Sulawesi Utara itu juga menilai sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program transmigrasi.

Menurutnya, pemerintah daerah dan masyarakat setempat perlu mendapatkan ruang yang memadai dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan geografis daerah.

“Pengawasan DPD RI harus memastikan bahwa kebijakan ketransmigrasian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Karena itu, aspirasi daerah, kearifan lokal, kepastian hak atas tanah, pengembangan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyempurnaan kebijakan transmigrasi,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komite I DPD RI turut menyampaikan berbagai persoalan di daerah.

Di antaranya menyangkut konflik dan sengketa lahan transmigrasi, jual beli serta alih fungsi lahan, persoalan sertifikasi tanah, konflik dengan masyarakat adat, hingga kebutuhan penguatan kelembagaan transmigrasi di daerah.

Komite I DPD RI juga menilai perubahan paradigma transmigrasi perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan hingga kini berstatus berlaku.

Maya Rumantir menambahkan, pembaruan regulasi harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

“Pembaruan regulasi harus memberikan kepastian hukum, memperkuat peran daerah dan memastikan hak masyarakat terlindungi. Kita ingin transmigrasi menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkas Maya Rumantir.

Komite I DPD RI pada prinsipnya mendukung transformasi kebijakan transmigrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan kawasan. Hasil pendalaman dan berbagai masukan dari daerah tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan DPD RI serta pembahasan lebih lanjut mengenai penyempurnaan regulasi ketransmigrasian.

Dilansir dari: BeritaManado.com