Maya Rumantir: Data Penduduk Harus Akurat, Hak Pilih Jangan Terhambat

Maya Rumantir bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Manado

Penulis: Frangki Wullur | Manado

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian penting menjelang Pemilu 2029.

Akurasi dan kemutakhirnan data penduduk, kemudahan pengurusan dokumen, serta kepastian pelayanan harus menjadi prioritas agar persoalan administrasi tidak menghambat pemenuhan hak pilih masyarakat.

Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap pengawasan pelayanan publik dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado, Selasa (20/10/2026).

Pengawasan pelayanan publik tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan, tetapi juga harus memastikan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas dituntut mampu memberikan kemudahan akses, kepastian waktu, serta penyelesaian administrasi yang efektif dan transparan.

Dalam bidang administrasi kependudukan, perhatian diarahkan pada pelayanan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta pembaruan data kependudukan.

Menjelang Pemilu 2029, data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kelola Data

Karena itu, perekaman KTP-el bagi warga yang memasuki usia pemilih pemula perlu mendapat perhatian, disertai pembaruan data penduduk yang meninggal dunia atau berpindah domisili.

Penyelesaian ketidaksesuaian data juga perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses administrasi pemilih.

Koordinasi antara Disdukcapil dan KPU sesuai kewenangan masing-masing menjadi bagian penting untuk mendukung tersedianya data yang valid tanpa mengabaikan ketentuan pelindungan data pribadi.Kelola Data.

Pelayanan Harus Menjangkau Kelompok Rentan

Selain persoalan akurasi data, pemerataan kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan.

Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi dapat memengaruhi kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Karena itu, upaya peningkatan pelayanan perlu memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.

Digitalisasi pelayanan turut menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses administrasi.

Namun, penerapannya harus disertai penyederhanaan prosedur, jaminan keamanan data pribadi, serta alternatif pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses internet maupun literasi digital.Kelola Data

Dengan demikian, pengawasan terhadap Disdukcapil tidak cukup hanya memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan juga perlu mengukur sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, pasti, dan adil.

Menjelang Pemilu 2029, pembenahan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dari upaya memastikan setiap warga yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala persoalan data dan dokumen kependudukan

Dilansir dari: BeritaManado.com