Komite I DPD RI Dorong Mahkamah Desa dan Kelurahan, Perkuat Akses Keadilan di Tingkat Akar Rumput
![]() |
| Maya Rumantir saat sedang menyampaikan pendapat terkait pertemuan dengan DPP PERADIN |
Penulis: Frangki Wullur I Depok
Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus mendorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Komite I DPD RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dilaksanakan di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Audiensi tersebut secara khusus membahas gagasan pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan sebagai salah satu upaya menghadirkan7 mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang lebih dekat, sederhana, cepat dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam pembahasan, gagasan Mahkamah Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah, mediasi, kearifan lokal serta tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan masyarakat sejak tingkat paling bawah sebelum berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui proses peradilan formal.
Anggota Komite I DPD RI Maya Rumantir, menilai penguatan akses terhadap keadilan di desa dan kelurahan merupakan bagian penting dalam menghadirkan negara yang benar-benar dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan lembaga penyelesaian persoalan di tingkat desa dan kelurahan harus mampu memberikan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, sekaligus tetap menghormati hukum yang berlaku secara nasional.
“Kami memandang bahwa akses terhadap keadilan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa dan kelurahan. Gagasan Mahkamah Desa dan Kelurahan perlu dikaji secara komprehensif agar nantinya dapat menjadi instrumen penyelesaian persoalan masyarakat yang sederhana, berkeadilan, mengedepankan musyawarah serta tetap sejalan dengan sistem hukum nasional,” ujar Maya Rumantir.
Senator asal Sulawesi Utara itu menambahkan, keberadaan mekanisme penyelesaian persoalan di tingkat lokal juga harus memperhatikan karakteristik dan kearifan masing-masing daerah.Berita Sulawesi Utara
Menurutnya, desa bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya pemerintahan, tetapi juga merupakan ruang kehidupan masyarakat yang memiliki nilai sosial, budaya dan kearifan lokal yang perlu dihormati dalam proses penyelesaian persoalan.
“Yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan keadilan yang mudah dijangkau masyarakat tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Karena itu, setiap gagasan pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme yang transparan, sumber daya manusia yang berintegritas serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan juga dinilai berpotensi membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara lebih dini melalui pendekatan musyawarah dan mediasi, sehingga tidak seluruh persoalan harus langsung masuk ke jalur peradilan formal.
DPP PERADIN sendiri sebelumnya telah menjadikan gagasan Mahkamah Desa dan Mahkamah Kelurahan sebagai salah satu program strategis organisasi.
PERADIN menilai pembentukan lembaga tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam konteks tersebut, Komite I DPD RI menilai diperlukan kajian yang matang, termasuk menyangkut aspek kelembagaan, kewenangan, mekanisme penyelesaian perkara, kedudukan putusan serta hubungan lembaga tersebut dengan sistem peradilan nasional.
Maya Rumantir menegaskan, DPD RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan akan terus menyerap berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan sebagai bahan dalam memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan perlindungan masyarakat.
“Komite I DPD RI akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Setiap masukan yang konstruktif akan menjadi bahan penting dalam memperkuat kebijakan, sehingga pembangunan hukum tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan kepastian bagi masyarakat di daerah,” pungkas Maya Rumantir.
Dilansir dari: BeritaManado.com

Post a Comment